Berita Bali Terkini : Pariwisata Berkelanjutan Hanya Wacana

Jumlah wisatawan ke Bali diprediksi terus meningkat dan sektor pariwisata pun akan terus berkembang. Akan tetapi sejauh ini arah kebijakan pemerintah terkesan monoton. Pemerintah bahkan terkesan hanya berorientasi mengundang investor masuk dan membangun akomodasi pariwisata. Sementara sektor pendukung pariwisata dibiarkan mati. Demikian pula pemerintah juga tak kuasa membendung pembangunan, sehingga hanya tersentralisasi di wilayah tertentu saja.

Anggota DPRD Badung Putu Parwata dalam diskusi terbatas Bali Post, belum lama ini mengungkapkan, kapasitas Bandara Ngurah Rai meningkat hingga 25 juta penumpang per tahun. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, akan ada ruang lebih luas lagi bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bali. Pertanyaannya sekarang, mampukah Bali memenuhi kebutuhan wisatawan akan akomodasi pariwisata jika pembangunan hanya berpusat di Kabupaten Badung? Jawabannya tidak. Apalagi paradigma pembangunan akomodasi pariwisata selama ini cenderung didominasi wilayah Badung Selatan. Daya dukung lingkungan Badung Selatan tak akan mampu menampung semua wisatawan yang masuk ke Bali. Sebaik apa pun program pemerintah dengan dalih mewujudkan pariwisata berkelanjutan hanya akan sia-sia jika pemerataan di berbagai bidang tidak diwujudkan. Imbasnya, pariwisata Bali akan menemui titik jenuh. Ketimpangan ekonomi masyarakat makin melebar.

Parwata berpendapat, sebaran akomodasi pariwisata di Badung khususnya dan Bali pada umumnya tidak merata dan cenderung monoton. Pemerintah dinilainya belum serius mengambil kebijakan yang mampu mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Ini menjadi PR utama bagi pemerintah khususnya Pemprov Bali. Sebab, selama ini Pemprov Bali dinilainya belum mampu mengangkat potensi Bali sesungguhnya. ''Bagaimana pun pariwisata perlu satu perubahan. Sebab, Bali khususnya Badung tidak bisa keluar lagi dari sektor ini. Memang, ada risiko untuk itu. Tetapi untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan, perlu ada pembenahan, baik fisik maupun nonfisik. Pembenahan fisik misalnya berupa pembenahan infrastruktur. Perlu penataan fisik di luar kawasan pariwisata yang populer. Kalau bicara skup Bali, penataan agar di luar kawasan Sarbagita. Sedangkan nonfisik menyangkut bagaimana kebijakan pemerintah bisa mendukung pelestarian budaya,'' ujarnya.

Anggota DPRD Badung Wayan Puspa Negara mempertanyakan nasib pariwisata Bali ke depan. Pasalnya, sampai saat ini belum ada blue print kepariwisataan. Meski pariwisata budaya sudah ditetapkan dalam perda, dia menilai pariwisata Bali sebenarnya belum berbentuk. Secara umum pariwisata di Bali lebih condong menyesuaikan kebutuhan pasar, bukan atas apa yang disiapkan. 

Menyinggung pesatnya pertumbuhan akomodasi di Badung, meski mengaku mendukung upaya pemerintah untuk penataan dan pengendalian akomodasi pariwisata, Puspa mengingatkan hal krusial dalam menekan merosotnya daya dukung lingkungan justru terletak pada kemampuan pemerintah di bidang pengawasan pembangunan. Dicontohkannya, dari 711 vila di Badung, hanya sekitar 325 yang berizin. Artinya, sebagian besar vila masih bodong. (kmb25)

Dikutip dari http://balipost.co.id